| SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN | ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.
Monday , 30 November 2020
Breaking News

Kadis, PPK dan KPA Dinas Perikanan Muba Resmi Ditahan Kejari Muba

Sekayu – Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya menahan tiga orang tersangka yang terlibat kasus tindak pidana korupsi pembangunan gudang beku. Pembangunan gudang beku terintegrasi skala kecil Pada Dinas Perikanan Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016.

Penahanan ketiga tersangka tersebut merupakan tahap II pelimpahan tersangka beserta alat bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (5/12) sekitar pukul 16.45 WIB.

“Hari ini resmi ketiganya kita Tahan. Ini tahap II penyerahan Alat Bukti dan tiga tersangka ke Jaksa Penuntut yakni TRH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu MR dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni AM kini menjabat Kadis Perikanan Muba” Kata Kasi Pidsus didampingi Kasi Intelejen Achmad Arjansyah SH kepada awak media.

Dia menerangkan, terhadap tahap dua ini, tim penuntut umum berdasarkan petunjuk pimpinan melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung 5 hingga 24 Desember mendatang di Lapas Kelas II B Sekayu.

Nah alasan ditahan ada beberapa acuan yaitu ketiga tersangka belum ada etikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara dan efektifitas dalam persidangan di PN Tipikor Palembang nantinya,” ungkap mantan Kasi Datun Kejari Musi Banyuasin ini. terkait adanya kuasa hukum dari 2 tersangka yang mengajukan penangguhan, Arie membenarkan, namun dari pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh kuasa hukum, tetap instruksi pimpinan untuk dilakukan penahanan. ”Kita tidak kabulkan pengajuan penangguhannya, ” cetusnya.

Sedangkan untuk Alat bukti sendiri, lanjut dia berupa dokumen-dokumen mulai dari perancanaan, lelang hingga surat pencairan atau SP2D. Sehingga bagi para tersangka akan dikenakan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-undang Tipikor.

Ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah,” imbuhnya.

@kejaksaan.ri @kejatisumsel @kejarimuba

Comments are closed.